Pelabuhan Anggrek yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mulai Selasa (28/9/2021) hari ini resmi dikelola oleh konsorsium perusahaan swasta.

Perusahaan tersebut adalah PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) yang merupakan pemenang lelang proyek pengelolaan Pelabuhan Anggrek dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam peresmian pengelolaan Pelabuhan Anggrek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan kepada PT AGIT agar selalu memperhatikan perkembangan teknologi dan transformasi digital, serta berwawasan lingkungan atau ecoport.

Baca juga: Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan…

Budi Karya meyakini, PT AGIT memiliki kredibilitas untuk melaksanaan pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Anggrek. Karena itu, ia meminta PT AGIT agar tetap mematuhi aturan yang berlaku sehingga pelayanan Pelabuhan Anggrek dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

“Saya berpesan agar PT AGIT dapat menjaga komitmen dan itikad baiknya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Anggrek untuk 30 tahun ke depan,” ujar Budi Karya, Selasa (28/9/2021).

Kehadiran Pelabuhan Anggrek diharapkan mampu meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo dan kawasan sekitarnya serta meningkatkan daya saing Indonesia.

Baca juga: Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Sebelumnya, pada bulan Juli yang lalu, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT AGIT telah menandatangani perjanjian kerjasama melalui skema KPBU.

PT AGIT merupakan konsorsium yang terdiri dari sejumlah perusahaan yakni PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero).

Baca juga: Pelabuhan Merak–Bakauheni Jadi Usulan Pilot Project Tempat Promosi dan Pengembangan UMKM

Pengelolaan Pelabuhan Anggrek melalui skema KPBU merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya pelabuhan, meskipun di tengah pandemi dan di tengah keterbatasan APBN.

Nilai investasi kerja sama tersebut sebesar Rp 1,4 triliun dan biaya operasional sebesar Rp 5,2 triliun yang akan dikerjasamakan selama 30 tahun.

Baca juga: Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS